Risiko Pembiayaan Bank Danamon Syariah

Oleh:

  • Bella Noermalitasari   (20140730056)
  • Dinda Gianita   (20140730084)
  • Husnul Khotimah   (20140730092)
  • Anisa Aprani   (20140730094)
  • Wahyu Wismawati   (20140730100)

KEBIJAKAN PROSEDUR RISIKO PEMBIAYAAN

Identifikasi

  • Meninjau secara berkala Program Produk Lini Bisnis dan Entitas Anak yang memuat analisis target dan strategi pemasaran, kriteria penerimaan kredit, performa produk, serta penerapan manajemen risiko.
  • Menetapkan kriteria penerimaan kredit yang didasarkan atas pendekatan 5C: Character, Capacity to Repay, Capital, Collateral, dan Condition of Economy serta menyesuaikan dengan selera risiko, profil risiko, dan rencana bisnis Bank.

Pengukuran

  • Membangun dan menggunakan metodologi pengukuran risiko kredit seperti internal credit rating dan credit scorecards yang senantiasa dikembangkan dan divalidasi untuk mengevaluasi pemberian pinjaman maupun fasilitas lain terkait perkreditan dan keputusan investasi.
  • Menentukan parameter pengukuran risiko kredit serta menetapkan nilai pemicu dan batasan terhadap tingkat kredit bermasalah, konsentrasi portfolio, maupun parameter kredit lainnya.
  • Melakukan stress test terhadap perubahan kondisi yang signifikan sebagai estimasi dampak potensial kondisi tersebut terhadap portofolio, pendapatan, maupun kondisi permodalan Bank.

Pemantauan

  • Memantau performa produk dan porfofolio Bank secara keseluruhan maupun di tingkat bisnis melalui Sistem Informasi Manajemen yang handal.
  • Mengevaluasi kecukupan penerapan manajemen risiko yang dapat memberikan langkah perbaikan dan penyesuaian terhadap strategi manajemen risiko.

Pengendalian

  • Menetapkan dan meninjau secara berkala Kebijakan dan Panduan atas penerapan manajemen risiko kredit baik yang berlaku secara umum maupun secara khusus pada unit bisnis.
  • Menerapkan prinsip empat mata (four eyes principle) yang memadai pada setiap proses pemberian fasilitas kredit.
  • Mendelegasikan kewenangan pemberian kredit kepada anggota Komite Kredit yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.
  • Menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada debitur individual maupun grup debitur, baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait.
  • Menetapkan tingkat risiko dan limit konsentrasi terhadap sektor industri tertentu.
  • Mengenali kredit yang bermasalah secara dini agar proses remediasi dapat dilaksanakan secara tepat dan efisien.
  • Membentuk pencadangan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
  • Membangun mekanisme sistem pengendalian internal yang independen dan berkelanjutan;

Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian
Risiko Kredit

Bank juga melakukan pengukuran atas tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai sebagai berikut:

  • Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan asset keuangan baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk pembayaran bunga, yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
  • Tagihan yang mengalami penurunan nilai merupakan aset keuangan yang memiliki bukti objektif mengalami penurunan nilai yang didasarkan atas estimasi arus kas di masa mendatang. Evaluasi atas tagihan yang mengalami penurunan nilai dikategorikan dalam dua segmen utama, yaitu wholesale dan retail-mass market. Pada segmen wholesale, penilaian mencakup empat kategori utama yaitu status pembayaran, kinerja keuangan debitur, penilaian atas status kemampuan bayar debitur, dan tagihan yang mengalami restrukturisasi. Sedangkan untuk segmen retail-mass market, penilaian tidak dapat dilakukan secara individual melainkan secara kolektif melalui portofolio. Tagihan yang mengalami penurunan nilai untuk segmen retail adalah tagihan dengan DPD lebih besar dari 90 hari dan juga tagihan yang mengalami restrukturisasi. dan dinilai berdasarkan kolektabilitas serta kondisi restrukturisasi

KASUS RIIL

Bank Andromeda merupakan milik keluarga cendana yang mulai runtuh saat keputusan pemerintah untuk melikuidasi 16 bank per 1 november 1997. Bank Andromeda yang 25% sahamnya dimiliki Bambang Trihatmodjo, (50% dikuasai Johannes Kotjo dan sisanya 25% dikuasai Henry pribadi), ikut dalam Bank Dalam Likuidasi (BDL). Bank Andromeda dilikuidasi oleh otoritas fiskal dan moneter berdasarkan sk menkeu no.528/kmk.017/1997 tertanggal 1 November 1997 tentang pencabutan izin usaha PT Bank Andromeda dan sk. gubernur BI no.30/120/kep/dir tertanggal 1 November 1997 tentang penunjukkan caretaker. Adapun alasan pencabutan izin Bank Andromeda adalah masalah klasik, yakni pelanggaran BMPK.

Lantaran Bank Andromeda melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan menyalurkan kredit ke proyek Chandra Asri pada tahun 1990 sebesar US$75 juta, jumlah itu beserta bunganya saat dilikuidasi telah berjumlah 350 miliar. Dalam kurun waktu september-oktober 1997, Bank Andromeda juga melakukan pelanggaran giro wajib minimum. Pelanggaran tersebut membuat Anak Andromeda masuk dalam bank bermasalah.

Namun untuk mencegah kepanikan nasabah ke-16 bank yang terlikuidasi akibat krisis moneter yang mana Bank Andromeda menjadi salah satunya, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran yang menyebutkan bahwa Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Dagang Negara (BDN) akan ditugaskan sebagai bank pembayar atas uang nasabah dari bank yang ditutup.

ANALISIS

Bank Andromeda telah melakukan beberapa pelanggaran seperti pelanggaran BMPK dan beberapa kali melakukan pelanggaran giro wajib minimum. BMPK atau Batas Maksimum Pemberian Kredit merupakan persentasi maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Dalam hal ini Bank Andromeda telah melanggar batas pemberian kredit dalam proyek Chandra Asri pada tahun 1990 sebesar US$75 juta yang merupakan kelompoknya sendiri.

Selain itu, karena adanya krisis moneter selama 3 bulan berturut-turut, upaya memperbaiki pelanggaran itu menjadi terhambat, sementara pada saat yang sama proyek Chandra Asri harus dirampingkan dengan restrukturisasi. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk menuntupi pelanggaran tersebut akhirnya dipakai untuk membantu proyek Chandra Asri.

Pelanggaran pemberian kredit tersebut membawa dampak pada tidak terpenuhinya giro wajib minimum yang wajib disimpan kepada Bank Indonesia. hal tersebut tidak hanya sekali atau dua kali dilakukan oleh Bank Andromeda, tetepi telah dilakukan sebanyak kurang lebih 23 kali. Hingga akhirnya pencabutan izin tak bisa dielakkan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s